Amien Rais Dianggap Pengkhianat

KoranHarian.NetAmien Rais Dianggap Pengkhianat - Sri Bintang Pamungkas menganggap dia pengkhianat revormasi karena melakukan amandemen  Undang-undang Dasar 1945,

Dalam diskusi bertajuk 'Peringati Lengsernya Soeharto, Amien Rais, Bapak Reformasi?' di UP2YU Coffe & Resto Ibis Budget Hotel Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 07 Mei 2018 mengatakan 'Amien Rais itu pengkhianat, dia pernah meminta maaf kepada ini-itu dia harus meminta maaf kepada seluruh Indonesia tentang kesalahan dalam melakukan amandemen'.

Reformasi pada tahun 1998 menyebabkan rezim Orde Baru tumbang di pimpinan Presiden ke-2 RI Soeharto. Setelah setahun kemudian dilakukan pemilu dalam memilih legislatifyang kemudian membuka pintu terjadinya amandemen UUD 1945.

Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa juga memberi komentar bahwa Ketua MPR Amien Rais sudah membobol dasar negara, terjadi nya jebol konstitusi UUD 45 dengan amendemen itu kan ketua MPR nya, Dapat kita simpulkan bila Amien Rais membobolnya maka Amien Rais adalah pecundang.

Pemilu 1999 memutuskan Amien Rais sebagai Ketua MPR, dia langsung memimpin Sidang Umum MPR dan membahas soal Amandemen UUD 1945 pada 12-19 Oktober 1999, Amendemen pertaman disahkan 19 Oktober 1999, satu hari sebelum Gus Dur dilantik menjadi Presiden RI.

Setelah itu adanya perubahan pada Pasal 7 yakni membatasi masa jabatan Presiden RI yang sampai sekarang masih diberlakukan yaitu masa jabatan maksimal 2 periode dan ada kewenangan Presiden RI yang harus berkoordinasi dengan DPR berdasarkan perubahan ini.

Pada Agustus 2000 dilakukan Sidang Umum MPR untuk amandemenkan kedua UUD 1945, menyangkut Hak Asai Manusia yang diatur menjadi lebih banyak dan detail. Selain itu juga diatur mengenai otonomi daerah.

Ditahun 2001 pada 9 November disahkan amandemen ketuga UUD 1945. Pada amandemen ini diatur mengenai pemilihan umum. Amandemen ini diatur mengenai pemilihan umum. Amandemen tersebut mengatur secara detail mengenai memakzulkan presiden.

Ditahun itu Presiden RI keempat juga dimakzulkan melalui sidang istimewah MPR pada 23 Juli, SI awalnya akan digelar pada 01 Agustus 2001 tapi dipercepat karena Gus Dur turun dari jabatannya.

Yang terakhir dilakukan kembali amandemen di 2002 , sebelumnya amandemen mengenai HAM dan yang keempat membahas soal perekonomian negara, Amandemen ke empat telah menghapus Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Ada beberapa amandemen yang ditetapkan pada 10 Agustus 2002 melalui sidang tahunan MPR.

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.